BENGKULU — Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu menggelar FGD Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi BLUD lingkup provinsi pada Kamis (15/9/2022) di Aula Raflesia kantor setempat. Seluruh BLUD di Bengkulu, baik yang hadir langsung maupun daring, menjadi peserta dalam forum ini.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi peran Regional Chief Economist (RCE) Kanwil DJPb Bengkulu. Lewat forum ini, pemerintah ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di setiap unit layanan daerah.
Hasil yang ditargetkan dari diskusi ini adalah terbentuknya Profil BLUD lingkup Provinsi Bengkulu. Dokumen tersebut diharapkan menjadi peta jalan bagi pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan pelayanan publik.
Selain profil, FGD ini juga menyasar rekomendasi teknis atas berbagai kendala yang dihadapi BLUD di lapangan. Mulai dari masalah likuiditas, kepatuhan pelaporan, hingga optimalisasi pendapatan fungsional.
BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih longgar dibanding Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasa. Namun, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan sistem monitoring yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
Kanwil DJPb Bengkulu menilai, penyusunan profil dan monev secara kolektif se-Provinsi Bengkulu belum pernah dilakukan secara terstruktur sebelumnya. FGD ini menjadi langkah awal untuk menyamakan standar evaluasi antar-daerah.
Para peserta dari berbagai BLUD, seperti rumah sakit daerah dan unit layanan teknis, aktif menyampaikan kondisi riil di lapangan. Beberapa di antaranya mengeluhkan keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual.
Diskusi berlangsung interaktif dengan pendampingan langsung dari tim ahli DJPb. Setiap masukan yang masuk akan diolah menjadi bahan kebijakan di tingkat provinsi.
Dengan adanya profil dan rekomendasi ini, Kanwil DJPb Bengkulu berharap setiap BLUD bisa meningkatkan kualitas layanan publik tanpa terbebani masalah administrasi keuangan.