BENGKULU — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa jumlah BUMN di Indonesia sempat membengkak hingga 1.077 entitas, termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/7), ia menyebut kondisi itu tidak efisien dan membebani anggaran negara.
"Waktu saya jadi Presiden, saya diberi laporan, BUMN itu jumlahnya 1.077, dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan, dia bikin lagi cucu perusahaan, dia bikin lagi cicit perusahaan," ujar Prabowo.
Melalui Danantara—Daya Anagata Nusantara—sebagai dana kedaulatan yang mengelola aset negara secara terintegrasi, pemerintah berhasil memangkas 250 entitas dalam 18 bulan pertama. Target berikutnya, jumlah BUMN hanya tersisa maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026. Jika tercapai, potensi penghematan biaya operasional diperkirakan naik menjadi Rp70 triliun hingga Rp80 triliun.
Presiden merinci bahwa penghematan Rp50 triliun berasal dari penghentian biaya rutin yang sebelumnya menguras kas negara. Pos-pos yang dipangkas meliputi gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, tagihan listrik, biaya transportasi, hingga anggaran rapat kerja.
"Mereka laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun," tegas Prabowo.
Efisiensi ini menjadi krusial di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan belanja negara yang terus meningkat. Dengan struktur BUMN yang lebih ramping, pemerintah berharap alokasi dana bisa lebih fokus ke sektor produktif dan pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebut pembentukan Danantara sebagai salah satu capaian bersejarah pemerintahannya. Lembaga ini berfungsi menghimpun dan mengelola aset-aset negara secara terpusat, bukan lagi terpecah-pecah di puluhan entitas.
"Danantara singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Daya berarti energi, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara adalah tanah air kita. Jadi, Danantara adalah dana kedaulatan, di mana tabungan dan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasikan, dikelola dengan rapi," jelas Prabowo.
Langkah ini diyakini akan menjadi cadangan energi bagi pembangunan jangka panjang Indonesia. Dengan struktur kepemilikan yang lebih sederhana, perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, PLN, BRI, dan Telkom diharapkan bisa lebih fokus pada bisnis inti tanpa dibebani biaya-biaya dari entitas yang tidak produktif.
Pemerintah menargetkan seluruh proses restrukturisasi tuntas dalam lima bulan ke depan, sehingga portofolio BUMN benar-benar ramping dan efisien pada akhir tahun ini.