BENGKULU — Pemerintah Negara Bagian New York resmi menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk pembangunan data center berkapasitas besar. Perintah eksekutif yang ditandatangani Gubernur Kathy Hochul pada hari ini berlaku untuk proyek data center dengan kapasitas 50 megawatt (MW) atau lebih. Kebijakan ini berpotensi menunda lebih dari belasan proyek yang tengah dalam tahap perencanaan.
Kekhawatiran utama yang mendasari moratorium ini adalah dampak langsung proyek data center terhadap infrastruktur publik. “Kemajuan tidak boleh datang dengan tagihan listrik yang lebih tinggi, pasokan air yang terkuras, atau polusi suara,” ujar Hochul dalam konferensi pers di Brooklyn. Ia menegaskan bahwa pembangunan pusat data hanya boleh dilakukan di wilayah yang memang menginginkannya, dan tidak akan pernah dikecualikan dari peraturan zonasi lokal.
Survei terbaru dari Pew Research Center menunjukkan bahwa hanya 10 persen warga AS yang merasa lebih antusias dibandingkan khawatir terhadap penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari separuh responden justru menyatakan kekhawatiran bahwa data center akan mendongkrak harga listrik rumah tangga. Bahkan, sebuah jajak pendapat lain menemukan bahwa warga lebih memilih memiliki gudang Amazon di halaman belakang rumah mereka dibandingkan sebuah data center.
Larangan ini akan dicabut setelah negara bagian menyelesaikan proses kajian lingkungan (environmental review) untuk data center. Hochul memperkirakan proses tersebut memakan waktu sekitar satu tahun. Selama masa moratorium, Departemen Konservasi Lingkungan New York tidak akan mengeluarkan izin baru untuk proyek yang belum sepenuhnya rampung.
Selain moratorium sementara, kantor gubernur juga mempertimbangkan kewajiban baru bagi operator data center. Salah satu opsi yang dibahas adalah mewajibkan perusahaan membayar iuran ke dalam dana khusus untuk mendukung jaringan listrik negara bagian. Hochul juga ingin mencegah data center skala raksasa (hyperscale) menerima insentif pajak.
Perintah eksekutif Hochul hadir di tengah maraknya rancangan undang-undang (RUU) yang lebih ketat di parlemen New York. Bulan lalu, legislatif menyetujui sebuah RUU yang akan menghentikan pembangunan data center di atas 20 MW selama satu tahun. Sementara itu, RUU lain yang masih dalam tahap komite mengusulkan moratorium selama tiga tahun penuh.
Langkah New York ini kontras dengan kebijakan federal di bawah administrasi Trump yang justru mendukung pengembangan data center. Bulan lalu, Komisi Regulasi Energi Federal (FERC) yang dipimpin oleh komisaris yang ditunjuk Trump memerintahkan operator jaringan listrik untuk menyediakan jalur cepat khusus guna mempercepat koneksi data center ke jaringan.
Rata-rata data center yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir memiliki kapasitas di bawah 100 MW. Namun, proyek yang sedang dikembangkan saat ini diperkirakan jauh lebih besar karena dorongan komputasi AI. Menurut data BloombergNEF, hampir seperempat dari data center baru yang akan dibangun hingga tahun 2030 akan memiliki kapasitas melebihi 500 MW, didorong oleh investasi AI yang terus meningkat.
New York bukan satu-satunya negara bagian yang bergerak ke arah ini. Pada Desember lalu, lebih dari 230 organisasi menyerukan jeda nasional untuk pembangunan data center baru. Senator Bernie Sanders dari Vermont juga sempat mengusulkan moratorium tingkat federal, meskipun belum mendapat banyak dukungan. Di Maine, legislatif sempat menyetujui RUU yang menghentikan pembangunan data center baru hingga 1 November 2027, namun Gubernur Janet Mills memvetonya.
Keputusan New York ini menjadi sinyal keras bagi raksasa teknologi yang tengah gencar membangun infrastruktur AI. Jika sebelumnya data center dianggap sebagai proyek pembangunan yang didambakan oleh banyak negara bagian, kini sentimen publik mulai berbalik. Skala dan kecepatan pembangunan yang masif mulai membebani jaringan listrik serta sumber daya regional seperti air dan lahan pertanian.
Bagi perusahaan teknologi yang berencana membangun data center besar di kawasan Timur Laut AS, New York kini menjadi wilayah yang harus dihindari sementara waktu. Moratorium ini bisa memicu pergeseran investasi ke negara bagian lain yang masih memberikan kemudahan izin, atau justru mendorong operator untuk lebih efisien dalam penggunaan energi dan air.