BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) mempercepat realisasi program listrik pedesaan (Lisdes) tahun 2026. Pembangunan direncanakan menjangkau 30 lokasi di sejumlah kabupaten.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan Listrik Pedesaan yang digelar di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (30/6). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, sebagai tindak lanjut pembahasan sebelumnya bersama Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada 25 Mei 2026.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, menyebutkan dari 30 lokasi target, 25 di antaranya sudah berstatus clear and clean (CnC). Namun, delapan lokasi masih menghadapi hambatan teknis dan administratif.
“Kendala utama berupa akses jalan menuju lokasi yang belum memadai, adanya tanaman milik warga yang menghalangi jalur jaringan, serta proses perizinan karena trase melintasi kawasan hutan konservasi,” jelas Rico.
Ia merinci, kendala tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Lebong. Sejumlah desa di wilayah itu disebut masih bergantung pada sumber energi alternatif karena belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Manager PLN UP2K Bengkulu, Yanuar, melaporkan bahwa rasio desa berlistrik di Bengkulu telah mencapai 100 persen. Sementara rasio elektrifikasi per Desember 2025 tercatat 99,52 persen. Meski begitu, penguatan jaringan masih diperlukan agar seluruh warga mendapat pasokan listrik yang andal.
Pada Tahap I, PLN akan membangun jaringan di 25 lokasi meliputi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 21,5 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 31,4 kilometer, serta 11 unit gardu distribusi berkapasitas total 550 kVA.
Tahap II menyasar lima lokasi dengan pembangunan JTM sepanjang 5,52 kilometer, JTR 10,63 kilometer, dan tiga unit gardu distribusi berkapasitas 150 kVA. Secara total, proyek ini mencakup JTM sepanjang 27,03 kilometer, JTR 42,07 kilometer, serta 14 unit gardu dengan kapasitas 700 kVA.
Sekda Herwan Antoni menekankan bahwa listrik bukan sekadar infrastruktur teknis, melainkan kebutuhan dasar yang memengaruhi mutu pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan listrik pedesaan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses energi yang merata dan berkeadilan,” ujar Herwan.
Ia menambahkan, percepatan ini memerlukan sinergi lintas instansi untuk mengatasi hambatan administrasi, pembebasan lahan, hingga kendala teknis di lapangan. Melalui rapat koordinasi itu, seluruh kendala diharapkan segera teridentifikasi dan dituntaskan agar target elektrifikasi 2026 tercapai optimal.