BENGKULU — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan senilai Rp12,57 triliun untuk 75.487 unit sepanjang 2026 hingga 27 September. Dalam akad massal di Kota Palu, Sulawesi Tengah, BTN untuk pertama kalinya secara nasional menerapkan tenor KPR hingga 40 tahun.
Kota Palu, Sulawesi Tengah, menjadi lokasi debut nasional KPR berjangka panjang BTN. Perseroan memperluas akses pembiayaan perumahan lewat akad massal yang melibatkan 2.577 debitur di seluruh Indonesia, terdiri atas 1.568 debitur KPR Subsidi dan 1.009 debitur produk UMKM.
Langkah ini menandai pergeseran cara BTN memandang ekosistem perumahan. Perseroan tidak lagi hanya membidik sisi permintaan lewat KPR, tetapi juga menyasar sisi penyediaan melalui pembiayaan pengembang, kontraktor, hingga pemasok material.
Kinerja Penyaluran KPR dan Kredit Program Perumahan
Sepanjang 2026 hingga 27 September, BTN telah menyalurkan KPR FLPP untuk 75.487 unit dengan nilai Rp12,57 triliun. Angka itu menjadi tulang punggung bisnis pembiayaan perumahan perseroan pada periode tersebut.
Dari sisi penyediaan, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp5,07 triliun. Rinciannya, KPP Supply sebesar Rp3,14 triliun dan KPP Demand Rp1,93 triliun.
Direktur Commercial Banking BTN Hermita menyebut penguatan pembiayaan dari supply hingga demand merupakan bagian dari transformasi perseroan. Menurut dia, ekosistem perumahan tidak berhenti pada masyarakat yang membeli rumah.
"Ekosistem perumahan tidak hanya mencakup masyarakat yang membeli rumah, tetapi juga melibatkan pengembang, kontraktor, pemasok material, hingga pelaku UMKM," ujar Hermita.
Siapa yang Merasakan Manfaat Tenor Panjang
Fernando Anugrah Cahyono, karyawan tetap PT Palu Grand Hero dengan penghasilan Rp4,4 juta per bulan, termasuk peserta akad di Palu. Ia memperoleh KPR Subsidi dengan plafon kredit Rp167,27 juta dan memilih tenor 35 tahun.
Pilihan tenor yang lebih panjang memberi ruang bagi masyarakat menyesuaikan jangka waktu pembiayaan dengan kemampuan finansial bulanan. Skema ini menjadi relevan bagi pekerja berpenghasilan tetap yang ingin memiliki rumah tanpa membebani arus kas.
Khusus di Palu, akad dilakukan terhadap 159 debitur, terdiri atas 48 debitur KPR Subsidi dan 111 debitur produk UMKM.
Pembiayaan UMKM dan Ambisi Ekspor dari Palu
BTN menyalurkan KPP senilai Rp123 miliar kepada 63 UMKM di Kota Palu sejak Oktober 2025. Pelaku usaha yang dibidik bergerak di sektor properti dan konstruksi yang menopang pembangunan hunian.
Kementerian UMKM mencatat ada 33.935 UMKM di Kota Palu. Sebanyak 2.957 di antaranya telah bergabung dalam Bale Merchant UMKM BTN untuk mendukung transaksi usaha secara digital, dan 21 debitur UMKM tercatat naik kelas.
Hermita menyatakan perseroan siap mendorong UMKM Palu menembus pasar lebih luas. BTN menggandeng sejumlah marketplace untuk melatih pelaku usaha berjualan secara daring.
"Kami BTN di sini siap untuk men-support UMKM di Kota Palu menjadi lebih besar lagi, bukan hanya untuk tingkat lokal, tapi nasional dan global, internasional. Kami punya kerja sama dengan beberapa marketplace. Kita bisa kolaborasikan, misalnya dipilih dulu 100 UMKM yang benar-benar mau kita tingkatkan, kita latih bagaimana cara jualan yang bagus di marketplace, sehingga orang yang sekali beli akan membeli kembali. Tujuannya bukan hanya untuk kebutuhan nasional, tapi sudah untuk ekspor," ujar Hermita.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan pemerintah akan menjadikan Palu sebagai daerah percontohan pengembangan UMKM menuju pasar ekspor. Kementerian UMKM dan Badan Karantina Indonesia akan menandatangani nota kesepahaman untuk mengawal peningkatan ekspor produk UMKM di kota itu.
"Kita menjadikan Palu sebagai piloting. Akan ada MoU antara Kementerian UMKM dan Badan Karantina Indonesia untuk mengawal produk-produk UMKM di Palu meningkat ekspornya. Di Kota Palu ada 33.935 UMKM dan jumlahnya cukup besar. Ini yang kami harapkan juga agar UMKM naik kelas," ujar Bagus.
Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid menyebut BTN telah menjadi mitra penuh pemerintah kota dalam mendampingi pengelolaan potensi daerah, termasuk penguatan UMKM dan digitalisasi pemerintahan.
"Bank BTN saat ini menjadi mitra penuh Pemerintah Kota Palu dalam pendampingan pengelolaan potensi yang dimiliki daerah ini. Salah satunya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami berharap kerja sama dengan Bank BTN dalam memberikan penguatan kredit usaha kepada para pelaku UMKM semakin memperkuat upaya pemerintah, sehingga manajemen usaha UMKM di Kota Palu bisa tumbuh dan berjalan dengan baik," ujar Hadianto.
Dengan memperkuat pembiayaan dari pembangunan hingga kepemilikan rumah, BTN menempatkan sektor perumahan sebagai ekosistem yang memutar efek berganda bagi pelaku usaha sekaligus membuka pintu hunian bagi masyarakat berpenghasilan terbatas.
