BENGKULU — Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2026 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) agregat pemerintah daerah hanya 18,24 persen. Realisasi pendapatan APBD se-Provinsi Bengkulu mencapai Rp3,77 triliun, atau baru 32,36 persen dari target.
Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan daerah mengalami kontraksi 19,55 persen. Penurunan terutama dipengaruhi pendapatan transfer yang turun 22,23 persen secara tahunan.
Pendapatan Transfer Masih Dominasi Struktur APBD
Hingga Triwulan II 2026, pendapatan transfer menyumbang 81,40 persen dari total pendapatan daerah. Angka itu menunjukkan struktur pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan. PAD terealisasi Rp687,15 miliar, terkontraksi 6,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Seluma Catat IKF Terendah 4,71 Persen
Dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, Seluma mencatat IKF terendah, yakni 4,71 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata provinsi yang berada di 18,24 persen.
Kondisi tersebut menempatkan Seluma sebagai daerah dengan ketergantungan paling tinggi terhadap dana transfer pusat. Pemerintah kabupaten setempat belum memberikan keterangan resmi terkait temuan kajian ini.
Apa Dampaknya bagi Keuangan Daerah?
Rendahnya IKF membuat ruang fiskal pemerintah daerah terbatas. Program pembangunan dan belanja publik sangat bergantung pada kepastian pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kontraksi pendapatan daerah sebesar 19,55 persen turut mempersempit kemampuan daerah membiayai kebutuhan belanja hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mendorong penerimaan dari sumber lokal agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer.
