MUBA — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak ingin target pendapatan daerah hanya menjadi angka di atas kertas. Dalam rapat koordinasi evaluasi PAD yang digelar Senin (13/7/2026), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Muba, Ardiansyah, menegaskan bahwa setiap potensi pendapatan harus digali secara maksimal.
“Tim PAD harus siap meningkatkan PAD. Apalagi DBH juga sangat penting untuk pembangunan. Karena itu lakukan perbaikan target dan lakukan penyesuaian. Jangan sampai target yang kita tetapkan tidak realistis dengan potensi yang ada di lapangan,” tegas Ardiansyah dalam arahannya yang dibacakan mewakili Bupati Muba H. M. Toha Tohet.
Dua Jurus Utama: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Plt. Kepala BPPRD Muba, Noor Yosepth Zaath, melalui Sekretaris BPPRD Muhammad Hatta, memaparkan dua pendekatan yang akan dijalankan. Pertama, intensifikasi, yaitu memaksimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Upaya ini mencakup pembinaan, pengawasan, hingga penegakan hukum untuk menutup celah kekurangan bayar dan mempercepat penyelesaian tunggakan.
Kedua, ekstensifikasi, yaitu memperluas basis pajak dengan mendata objek dan subjek pajak baru yang belum terdaftar. Metodenya meliputi pemetaan potensi, verifikasi lapangan, hingga penetapan. “Tujuannya untuk menggali potensi pajak yang belum tergali, menambah jumlah wajib pajak, serta mencegah celah penghindaran kewajiban,” jelas Hatta.
Sinergi Antar Perangkat Daerah Jadi Kunci
Ardiansyah menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPPRD. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD untuk bekerja lebih optimal. Sinergi ini dinilai penting agar setiap potensi pendapatan dari berbagai sektor bisa dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Muba.
Rapat koordinasi ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Muba serius mendongkrak pendapatan di tengah tekanan fiskal daerah. Dengan dua strategi yang dijalankan secara paralel, pemerintah berharap penerimaan daerah tidak hanya bertambah, tetapi juga lebih adil dan sesuai peraturan perundang-undangan.
