JAKARTA — TNI Angkatan Laut masih menunggu arahan Kementerian Pertahanan sebelum menentukan peran rudal BrahMos dalam sistem pertahanan pantai Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul, mengatakan kerja sama dengan India masih ditangani langsung oleh Kemhan.
"Untuk kerja sama dengan Indonesia, ini masih dalam penanganan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan," kata Tunggul dalam jumpa pers di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Kontrak BrahMos Diumumkan di Hadapan Prabowo dan PM Modi
Kontrak pengadaan rudal BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Pengumuman itu berlangsung dalam rangkaian kunjungan kenegaraan PM Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7).
Dalam kesempatan yang sama, diumumkan pula perjanjian pengadaan rudal udara-ke-udara (air-to-air missile/AAM) antara Bharat Dynamics Limited (BDL) dan Republikorp. Kedua dokumen itu menjadi bagian dari 16 kerja sama yang diteken dalam kunjungan kenegaraan PM Modi ke Indonesia.
Proses Akuisisi yang Sudah Berjalan Lama
Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan PM Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menyatakan pembahasan kerja sama telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan.
Kadispenal menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, kesepakatan dengan India akan memperkuat pertahanan Indonesia secara keseluruhan. "Dengan adanya kerja sama ini, saya meyakini pertahanan Indonesia akan semakin kuat," ujar Tunggul.
Rudal BrahMos: Supersonik dan Cocok untuk Pertahanan Pantai
Rudal BrahMos adalah rudal jelajah supersonik yang dikembangkan bersama oleh India dan Rusia. Rudal ini dikenal memiliki kecepatan tinggi dan akurasi yang mumpuni untuk menghantam target di darat maupun di laut. TNI AL menilai rudal jenis ini cocok ditempatkan di pesisir untuk memperkuat pertahanan pantai nusantara.
Meski demikian, TNI AL belum bisa memastikan kapan dan di titik mana rudal tersebut akan dioperasikan. Semua masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pertahanan selaku pemegang kendali kontrak dan kebijakan.
