BENGKULU — Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk pembangunan dua Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu. Selain di Selebar, satu unit lainnya dibangun di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Provinsi ini juga mendapat proyek pembangunan Sekolah Garuda di Kabupaten Rejang Lebong.
Target Operasional dan Kuota Siswa Baru
Gubernur Helmi Hasan meninjau langsung progres pembangunan di Selebar, Rabu (8/7). Ia menegaskan bahwa proses belajar mengajar harus segera berjalan optimal. “Pendidikan menjadi hal yang sangat prioritas bagi bangsa. Ini adalah program yang sangat berharga yang lahir di era Presiden Prabowo,” ujarnya.
Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu Hari Setiadi merinci bahwa setiap Sekolah Rakyat akan menerima 270 siswa baru setiap tahun untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, pada Tahun Ajaran 2026/2027 mendatang, total siswa yang akan ditampung mencapai 362 orang, terdiri dari 46 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 226 siswa SMA. Rombongan belajar akan didukung 14 guru dan 41 tenaga kependidikan.
Kapasitas Penuh Mencapai 1.080 Siswa
Ke depannya, satu kompleks Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung hingga 1.080 siswa yang terbagi dalam 36 rombongan belajar. Jenjang SD akan memiliki 18 rombongan dengan kapasitas 540 siswa, sementara SMP dan SMA masing-masing 9 rombongan dengan kapasitas 270 siswa. Untuk tahap awal, jenjang SD akan menerapkan sistem multi entry karena baru tersedia satu rombongan belajar.
Pemprov Perintahkan Tracking Anak Putus Sekolah
Helmi Hasan memerintahkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh perangkat daerah untuk proaktif mencari dan mengajak anak-anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya. “Coba juga dilakukan tracking melalui Dukcapil karena semuanya sudah terdata. Jangan sampai ada lagi anak bangsa yang tidak sekolah,” tegasnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga siap membantu kebutuhan operasional sekolah yang belum terpenuhi.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta kepala dinas terkait, termasuk Dinas PUPR dan Satpol PP.
