BENGKULU — Badan Kesbangpol Kota Bengkulu tidak main-main dalam urusan tata kelola organisasi. Melalui serangkaian koordinasi dan pembinaan langsung, Kepala Badan Kesbangpol Saipul Apandi menegaskan bahwa tertib administrasi adalah fondasi utama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
Mengapa Administrasi Ormas Jadi Prioritas?
Menurut Saipul, pembaruan data kepengurusan dan pelaporan program kerja secara berkala bukan sekadar urusan dokumen. Langkah ini dinilai krusial untuk mempermudah pengawasan pemerintah sekaligus menyalurkan aspirasi program kerja daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh ormas, yayasan, dan perkumpulan di Kota Bengkulu ini memiliki legalitas yang sah dan terdaftar resmi," ujar Saipul Apandi dalam keterangannya, baru-baru ini.
Ia menambahkan, tertib administrasi menjadi pondasi hukum agar setiap aktivitas di tengah masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, ormas rawan menjadi celah bagi aktivitas yang tidak sesuai aturan.
Ormas Diminta Jadi 'Detektor Dini' Gejolak Sosial
Selain aspek legal, pembinaan yang digencarkan Kesbangpol juga menyasar fungsi sosial ormas. Di tengah dinamika masyarakat yang beragam, setiap elemen organisasi diminta peka terhadap potensi gesekan.
"Ormas dan perkumpulan harus menjadi lem perekat sosial, bukan pemicu polarisasi," tegas Saipul.
Pihaknya meminta seluruh pengurus melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik di lingkungan masing-masing. Jika menemukan indikasi yang mengganggu ketenteraman kota, mereka diminta segera berkoordinasi dengan Kesbangpol.
Target Akhir: Ekosistem Ormas yang Mandiri dan Profesional
Pembinaan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem organisasi yang lebih sehat dan mandiri di Kota Bengkulu. Pemerintah kota ingin ormas dan yayasan tidak sekadar eksis, tetapi menjadi penggerak aktif dalam mewujudkan visi pembangunan yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan elemen masyarakat, kemajuan kota diyakini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan warga.
