BENGKULU SELATAN — Tim gabungan yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, pendamping desa, dan perwakilan warga menyisir sejumlah lokasi usulan pembangunan di Desa Sukaraja. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan usulan yang masuk benar-benar sesuai kebutuhan warga, bukan sekadar daftar keinginan yang disusun di atas kertas.
Kepala Desa Sukaraja Limardani menyebut survei lokasi sebagai tahapan yang tidak bisa dilewati dalam penyusunan RKPDes. Setiap usulan dibahas dan disepakati bersama warga terlebih dahulu sebelum tim turun ke lapangan.
Limardani menegaskan pembangunan desa harus berangkat dari kebutuhan masyarakat sendiri. Pihaknya tidak ingin RKPDes disusun berdasarkan asumsi pemerintah desa atau titipan pihak luar.
"Usulan pembangunan harus berasal dari masyarakat. Setelah mendapat kesepakatan bersama, kami turun langsung melakukan survei ke lokasi yang akan dibangun," ujar Limardani, Senin (28/9/2026).
Survei tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan rencana pembangunan desa untuk periode berikutnya. Hasil pemeriksaan lapangan akan menentukan titik mana yang masuk prioritas dan mana yang harus menunggu.
Limardani mengingatkan warga agar memahami kondisi keuangan desa. Efisiensi anggaran membuat tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan dalam waktu dekat.
"Tahapan survei telah kami lakukan untuk pembangunan berikutnya. Semoga apa yang diharapkan masyarakat bisa kita laksanakan dengan cepat," katanya.
Pemerintah desa meminta warga bersabar jika terdapat pembangunan yang belum dapat dilaksanakan. Menurut Limardani, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama sejumlah usulan harus ditunda.
"Kami berharap kepada masyarakat, jika nanti pembangunan yang kita harapkan belum dapat berjalan, mohon bersabar karena adanya efisiensi anggaran," tutupnya.
Pemerintah Desa Sukaraja memastikan usulan pembangunan tetap menjadi bagian dari perencanaan desa. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mengikuti skala prioritas dan kemampuan keuangan desa.
Hasil survei bersama BPD dan pendamping desa menjadi dasar penetapan RKPDes. Titik yang dinilai paling mendesak dan sesuai kapasitas anggaran akan didahulukan pada periode berikutnya.