SELUMA — Bupati Seluma Teddy Rahman menunjukkan dukungan nyata terhadap program optimalisasi perpajakan dengan menghadiri Tax Gathering Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2026. Acara yang digelar di Ballroom Hotel Mercure Bengkulu itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni yang mewakili Gubernur Bengkulu, jajaran pimpinan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, serta unsur perbankan dan pelaku usaha.
Tax Gathering ini dirancang sebagai forum silaturahmi sekaligus penguatan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
Bupati Teddy Rahman menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata. "Pajak adalah investasi bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Bengkulu," ujarnya dalam sambutannya.
Kehadiran Bupati Seluma dalam acara itu menjadi wujud nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Seluma terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dukungan ini khususnya diarahkan pada penguatan budaya taat pajak dan kerja sama yang berkelanjutan dengan DJP.
Melalui Tax Gathering ini, sinergitas antara pemda dan jajaran DJP diharapkan semakin solid. Hal itu diyakini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan yang muaranya untuk kemajuan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Keterlibatan langsung kepala daerah dalam agenda perpajakan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha dan wajib pajak di Bengkulu. Dengan adanya kolaborasi erat antara eksekutif daerah dan otoritas fiskal, target penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan bisa tercapai lebih optimal.
Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri berkomitmen untuk terus mendorong kepatuhan perpajakan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat luas. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan rasio kepatuhan pajak nasional.